Anggaran Rumah Tangga (ART) Nahdlatul Ulama (NU)
Judul buku: Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Keputusan Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama Bandar Lampung, Lampung 22-24 De sember 2021 M 17-19 Jumadil Ula 1443 H
Penyusun dan Penerbit: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027
Alamat: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Jl. Kramat Raya 164, Jakarta Pusat Telp. (021) 3916013 Fax. (021) 3914013 Website: www.nu.or.id
Bidang: Undang-undang Internal / AD ART Organisasi NU
DAFTAR ISI
- Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama
- Bab I Keanggotaan
- Bab II Tatacara Penerimaan dan Pemberhentian Keanggotaan
- Bab III Kewajiban dan Hak Anggota
- Bab IV Tingkatan Kepengurusan
- Bab V Perangkat Perkumpulan dan Badan Khusus
- Bab VI Susunan Pengurus Besar
- Bab VII Susunan Pengurus Wilayah
- Bab VIII Susunan Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa
- Bab IX Susunan Majelis Wakil Cabang
- Bab X Susunan Pengurus Ranting
- Bab XI Susunan Pengurus Anak Ranting
- Bab XII Susunan Pengurus Badan Otonom
- Bab XIII Syarat Menjadi Pengurus
- Bab XIV Pemilihan dan Penetapan Pengurus
- Bab XV Pengisian Jabatan Antar Waktu
- Bab XVI Rangkap Jabatan
- Bab XVII Pengesahan dan Pembekuan Pengurus
- Bab XVIII Wewenang dan Tugas Pengurus
- Bab XIX Kewajiban dan Hak Pengurus
- Bab XX Evaluasi Kepengurusan
- Bab XXI Permusyawaratan Tingkat Nasional
- Bab XXII Permusyawaratan Tingkat Daerah
- Bab XXIII Permusyawaratan Badan Otonom
- Bab XXIV Rapat-Rapat
- Bab XXV Keuangan dan Kekayaan
- Bab XXVI Laporan Pertanggungjawaban
- Bab XXVII Tata Urutan Peraturan
- Bab XXVIII Ketentuan Peralihan
- Bab XXIX Ketentuan Penutup
- Kembali ke: Buku AD/ART NU Muktamar 2022
ANGGARAN RUMAH TANGGA NAHDLATUL ULAMA (ART NU)
BAB I KEANGGOTAAN
Pasal 1
Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari:
a.
anggota biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam,
baligh, dan menyatakan diri setia ter- hadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga perkumpulan;
b. anggota luar biasa adalah setiap
orang yang beragama Islam, baligh, menyetujui akidah, asas dan tujuan
Nahdlatul Ulama namun yang bersangkutan bu- kan warga negara Indonesia; dan
c.
anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau
anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan
ditetapkan dalam keputusan Peng- urus Besar Nahdlatul Ulama.
BAB II TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
Pasal 2
(1) Anggota biasa diterima melalui Peng- urus Anak
Ranting Nahdlatul Ulama dan/atau Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama setempat.
(2)
Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui Pengurus
Ca- bang Istimewa Nahdlatul Ulama.
(3) Apabila tidak ada
Pengurus Anak Ran- ting Nahdlatul Ulama dan/atau Peng- urus Ranting Nahdlatul
Ulama di tempat domisili maka pendaftaran ang- gota dilakukan pada Pengurus
Ranting Nahdlatul Ulama terdekat.
(4) Anggota biasa disahkan
oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
Pasal 3
(1)
Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama setempat.
(2) Anggota luar biasa yang
berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Istimewa
Nahdlatul Ulama setempat.
(3) Apabila tidak ada Pengurus
Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di tempat domisili maka penerimaan dan penge-
sahan dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdekat.
Pasal
4
(1) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang,
Pengurus Cabang Is- timewa atau Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.
(2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama me-
nilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal
ini untuk memberikan persetu- juan atau penolakan.
(3) Dalam
hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan, ma- ka kepada yang
bersangkutan diberi- kan surat keputusan sebagai anggota kehormatan.
Pasal
5
(1) Seseorang dinyatakan berhenti dari ke- anggotaan
Nahdlatul Ulama karena:
a. permintaan sendiri;
dan/atau
b. diberhentikan.
(2) Seseorang
berhenti karena permintaan sendiri mengajukan secara tertulis ke- pada
Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting di mana dia terdaftar.
(3)
Seseorang diberhentikan karena de- ngan sengaja tidak memenuhi kewa-
jibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai
nama baik Nahdlatul Ulama.
(4) Ketentuan lebih lanjut
tentang prose- dur penerimaan dan pemberhentian keanggotaan, akan diatur dalam
Per- aturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 6
(1) Anggota biasa berkewajiban:
a.
menjaga dan mengamalkan Islam faham Ahlus Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah;
b.
mengembangkan nilai-nilai ke- bangsaan dan mempertahankan serta
menegakkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.
memupuk dan memelihara Ukhu- wah Islamiyah, Ukhuwah Watho- niyah dan Ukhuwah
Basyariyah;
d. mempertahankan keutuhan kelu- arga dalam
bidang agama, budaya dan tradisi;
e. setia dan
bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah perkumpulan serta
bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan ke- padanya; dan
f.
membayar i’anah yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Peng- urus
Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Anggota luar biasa dan anggota
kehor- matan berkewajiban menjaga nama baik perkumpulan, bersungguh-sung- guh
mendukung dan membantu segala langkah perkumpulan serta bertang- gung jawab
atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.
Pasal 7
(1)
Anggota biasa berhak:
a. mendapatkan pelayanan keaga-
maan;
b. mendapatkan pelayanan dasar dalam bidang
pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, informasi yang sehat, perlindungan
hukum dan keamanan;
c. berpartisipasi dalam musyawarah,
memilih dan dipilih menjadi peng- urus atau menduduki jabatan lain sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
d. menjalankan tradisi dan
adat-is- tiadat selama tidak bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal
Jama’ah An-Nahdliyah;
e. mendapatkan perlindungan diri dan
keluarga dari pengaruh pa- ham-paham yang bertentangan dengan ajaran Ahlus
Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah; dan
f. mendapatkan Kartu
Tanda Ang-
gota Nahdlatul Ulama (KARTA- NU).
(2)
Anggota luar biasa mempunyai hak se- bagaimana hak anggota biasa
kecuali hak memilih dan dipilih.
(3) Anggota kehormatan
mempunyai hak sebagaimana hak anggota luar biasa kecuali hak mendapatkan Kartu
Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTA- NU).
(4) Anggota Biasa
dan Anggota Luar Biasa Nahdlatul Ulama tidak diperkenan- kan merangkap menjadi
anggota per- kumpulan sosial keagamaan lain yang mempunyai akidah, asas, dan
tujuan yang berbeda atau merugikan Nah- dlatul Ulama.
BAB IV TINGKATAN KEPENGURUSAN
Pasal 8
Tingkatan kepengurusan dalam Perkum- pulan Nahdlatul Ulama
terdiri dari:
a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk
tingkat Nasional dan berkedudukan di Jakarta, Ibu kota Negara;
b.
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) untuk tingkat Provinsi dan
berkedudukan di wilayahnya;
c. Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama (PCNU) untuk tingkat Kabupaten/ Kota dan berkedudukan di wilayahnya;
d.
Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) untuk Luar Negeri dan
berkedudukan di wilayah negara yang bersangkutan;
e.
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) untuk tingkat Kecamatan dan
berkedudukan di wilayahnya;
f. Pengurus Ranting Nahdlatul
Ulama (PRNU) untuk tingkat Kelurahan/desa; dan
g. Pengurus
Anak Ranting Nahdlatul Ulama (PARNU) untuk kelompok dan/ atau suatu
komunitas.
Pasal 9
(1) Pembentukan wilayah
Nahdlatul Ula- ma diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kepada
Pengurus Be- sar Nahdlatul Ulama.
(2) Pembentukan wilayah
Nahdlatul Ula- ma diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat
Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah.
(3)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mem- berikan surat keputusan masa perco- baan
kepada Pengurus Wilayah Nah- dlatul Ulama.
(4) Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama me- ngeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui
masa percobaan sela- ma 2 (dua) tahun.
(5) Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama berfungsi sebagai koordinator cabang Nahdlatul Ulama di
daerahnya dan se- bagai pelaksana Pengurus Besar Nah- dlatul Ulama untuk
daerah yang ber- sangkutan.
Pasal 10
(1)
Pembentukan cabang Nahdlatul Ula- ma diusulkan oleh Majelis Wakil Cabang
Nahdlatul Ulama melalui Peng- urus Wilayah Nahdlatul Ulama kepada Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Pembentukan cabang Nahdlatul Ula-
ma diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah.
(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
mem- berikan surat keputusan masa perco- baan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama.
(4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama me- ngeluarkan
surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan sela- ma 1 (satu)
tahun.
(5) Dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan ayat
(1) di atas disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luasnya daerah atau
sulitnya komuni- kasi dan/atau faktor kesejarahan, pembentukan cabang
Nahdlatul Ulama diatur oleh kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan
memperha- tikan prinsip kebersamaan dan kesatuan.
Pasal 11
(1)
Pembentukan cabang istimewa Nah- dlatul Ulama dilakukan oleh Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama atas permo- honan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh)
orang anggota.
(2) Pembentukan cabang istimewa Nah- dlatul
Ulama diputuskan oleh Peng- urus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah.
(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
memberikan surat keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Istimewa
Nahdlatul Ulama.
(4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menge-
luarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu)
tahun.
Pasal 12
(1) Pembentukan wakil cabang
Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Ran- ting Nahdlatul Ulama kepada Peng-
urus Cabang Nahdlatul Ulama.
(2) Pembentukan wakil cabang
Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Ca- bang Nahdlatul Ulama melalui
Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
(3) Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa percobaan kepada Majelis Wakil
Cabang Nahdlatul Ulama.
(4) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan sela- ma 6
(enam) bulan.
Pasal 13
(1) Pembentukan ranting
Nahdlatul Ula- ma diusulkan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama melalui
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ula- ma kepada Pengurus Cabang Nah- dlatul
Ulama.
(2) Pembentukan ranting Nahdlatul Ula- ma diputuskan
oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan
Tanfidziyah.
(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan
surat keputusan masa percobaan kepada Pengurus Ranting Nahdlatul
Ulama.
(4) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama mengeluarkan
surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan sela- ma 6 (enam)
bulan.
Pasal 14
(1) Pembentukan anak ranting
Nahdlatul Ulama dapat dilakukan jika terdapat sekurang-kurangnya 25 (dua puluh
lima) anggota.
(2) Pembentukan anak ranting Nahdlatul Ulama
diusulkan oleh anggota melalui Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama ke- pada
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
(3) Pembentukan anak
ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Majelis Wakil
Cabang
Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidzi- yah.
(4)
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ula- ma memberikan surat keputusan masa
percobaan kepada Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
(5)
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh
setelah melalui masa percobaan sela- ma 3 (tiga) bulan.
Pasal 15
Ketentuan
lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pembentukan kepengurusan per-
kumpulan diatur dalam Peraturan Perkum- pulan Nahdlatul Ulama.
BAB V PERANGKAT PERKUMPULAN DAN BADAN KHUSUS
Pasal 16
(1) Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri
dari:
a. Lembaga; dan
b. Badan Otonom.
(2)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat membentuk Badan Khusus.
Pasal
17
(1) Lembaga adalah perangkat departe- mentasi perkumpulan
Nahdlatul Ula- ma yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama
berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan
penanganan khusus.
(2) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan
bertanggung jawab kepada pengu- rus Nahdlatul Ulama sesuai dengan
tingkatannya.
(3) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk
maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
(4) Pembentukan dan
penghapusan Lem- baga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah
masing-ma- sing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.
(5)
Pembentukan Lembaga di tingkat wi- layah, cabang dan cabang istimewa Nahdlatul
Ulama, disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.
(6)
Lembaga meliputi:
a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ula- ma
disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdla- tul Ulama di
bidang pengemban- gan agama Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal
Jama’ah;
b. Lembaga Pendidikan Maarif Nah- dlatul Ulama
disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di
bidang pendidikan dan pengajaran formal;
c. Rabithah Ma’ahid
Islamiyah Nah- dlatul Ulama disingkat RMINU, bertugas melaksanakan kebijakan
Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan
keagamaan;
d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat
LPNU bertu- gas melaksanakan kebijakan Nah- dlatul Ulama di bidang
pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama;
e. Lembaga
Pengembangan Perta- nian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas
melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bi- dang pengembangan dan penge-
lolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup;
f. Lembaga
Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan
kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kese- jahteraan keluarga, sosial dan
kependudukan;
g. Lembaga Kajian dan Pengembang- an Sumber
Daya Manusia Nah- dlatul Ulama disingkat LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan
kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengem- bangan sumber
daya manusia;
h. Lembaga Penyuluhan dan Ban- tuan Hukum
Nahdlatul Ulama di- singkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan,
penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum;
i.
Lembaga Seni Budaya Muslimin In- donesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU,
bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ula- ma di bidang pengembangan seni
dan budaya;
j. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah
Nahdlatul Ulama di- singkat LAZISNU, bertugas meng- himpun zakat dan shadaqah
serta mentasharufkan zakat kepada mustahiqnya;
k.
Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWP- NU,
bertugas mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik
Nahdlatul Ulama;
l. Lembaga Bahtsul Masail Nahdla- tul Ulama
disingkat LBMNU, ber- tugas membahas masalah-ma- salah maudlu’iyyah (tematik)
dan waqi’iyyah (aktual) yang akan menjadi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama;
m. Lembaga Ta’mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat
LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan
dan pemberdayaan masjid;
n. Lembaga Kesehatan Nahdlatul
Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di
bidang kesehatan;
o. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama
disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru’yah, hisab dan
pengembangan iImu falak;
p. Lembaga Ta’lif wan Nasyr
Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan,
penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham
Ahlus Sunnah wal Jama’ah;
q. Lembaga Pendidikan Tinggi
Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi
Nahdlatul Ulama; dan
r. Lembaga Penanggulangan Ben- cana dan
Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melaksanakan
kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pence- gahan dan penanggulangan ben- cana
serta eksplorasi kelautan.
Pasal 18
(1) Badan
Otonom adalah Perangkat Per- kumpulan Nahdlatul Ulama yang ber- fungsi
melaksanakan kebijakan Nah- dlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok
masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
(2)
Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Muktamar.
(3)
Badan Otonom berkewajiban menye- suaikan dengan akidah, asas dan tu-
juan Nahdlatul Ulama.
(4) Badan Otonom harus memberikan
laporan perkembangan setiap tahun kepada Nahdlatul Ulama di semua
tingkatan.
(5) Badan Otonom dikelompokkan dalam kategori
Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom
berbasis profesi dan kekhususan lainnya.
(6) Jenis Badan
Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:
a.
Muslimat Nahdlatul Ulama dising- kat Muslimat NU untuk anggota
perempuan Nahdlatul Ulama;
b. Fatayat Nahdlatul Ulama
dising- kat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama yang
berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun;
c. Gerakan Pemuda
Ansor Nahdlatul
Ulama disingkat GP Ansor NU un- tuk anggota
laki-laki muda Nah- dlatul Ulama yang berusia maksi- mal 40 (empat puluh)
tahun;
d. Pergerakan Mahasiswa Islam In- donesia disingkat
PMII untuk ma- hasiswa Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 30 (tiga puluh)
tahun;
e. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU
untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama Ulama yang berusia maksimal
27 (dua puluh tujuh) tahun; dan
f. Ikatan Pelajar Putri
Nahdlatul Ula- ma disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul
Ulama yang berusia maksimal 27 (dua puluh tujuh) tahun.
(7)
Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya:
a.
Jam’iyah Ahli Thariqah al-Mu’ta- barah an-Nahdliyyah disingkat JATMAN
untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal thariqat yang mu’tabar;
b.
Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh disingkat JQH untuk anggota Nah- dlatul Ulama
yang berprofesi Qori/ Qoriah dan Hafizh/ Hafizhah;
c. Ikatan
Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi
membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum
intelektual;
d. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat
SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai
buruh/karyawan/tenaga kerja;
e. Pagar Nusa untuk anggota
Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri;
f.
Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota
Nahdlatul Ulama yang ber- profesi sebagai guru dan/atau ustadz;
g.
Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang
berprofesi sebagai nelayan; dan
h. Ikatan Seni Hadrah
Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat IS- HARI NU untuk anggota Nahdlatul Ulama
yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan sholawat.
(8)
Ketentuan lebih lanjut tentang Perangkat Perkumpulan, akan diatur dalam
Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Pasal 19
(1)
Badan Khusus berfungsi sebagai pe- ngelola, penyelenggara, dan pengem-
bangan kebijakan perkumpulan di bi- dang tertentu.
(2)
Pembentukan dan penghapusan Badan Khusus ditetapkan melalui Rapat Hari- an
Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3)
Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Khusus akan diatur dalam Peraturan
Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Pasal 20
Pengurus Nahdlatul Ulama
berkewajiban membina, mengayomi dan dapat mengam- bil tindakan organisatoris
terhadap Lemba- ga dan Badan Otonom pada tingkat masing- masing
BAB VI SUSUNAN PENGURUS BESAR
Pasal 21
(1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai
dengan kebutuhan.
(2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari
Rais ‘Aam, beberapa Wakil Rais ‘Aam, beberapa Rais, Katib ‘Aam, dan bebe- rapa
Katib.
(3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus
Harian Syuriyah dan A’wan.
Pasal 22
(1)
Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua
Umum, beberapa Ketua, Sekre- taris Jenderal, beberapa Wakil Sekre- taris
Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.
(2)
Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah dan
Ketua Lembaga tingkat pusat.
Pasal 23
Pengurus Pleno terdiri
dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan
Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat.
BAB VII SUSUNAN PENGURUS WILAYAH
Pasal 24
(1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai
dengan kebutuhan.
(2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari
Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
(3)
Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan
A’wan.
Pasal 25
(1) Pengurus Harian Tanfidziyah
terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil
Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Benda- hara.
(2)
Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah dan
Ketua Lembaga tingkat wilayah.
Pasal 26
Pengurus Pleno terdiri
dari Mustasyar, pengurus Lengkap Syuriyah, pengurus Lengkap Tanfidziyah, dan
Ketua Badan Otonom tingkat Wilayah
BAB VIII SUSUNAN PENGURUS CABANG DAN PENGURUS CABANG ISTIMEWA
Pasal 27
(1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang
sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pengurus Harian Syuriyah
terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil
Katib.
(3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus
Harian Syuriyah dan A’wan.
Pasal 28
(1) Pengurus
Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris,
beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
(2)
Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah,
Ke- tua Lembaga di tingkat cabang.
Pasal 29
Pengurus Pleno
terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap
Tanfidziyah, dan Ketua Badan Otonom tingkat cabang.
BAB IX SUSUNAN MAJELIS WAKIL CABANG
Pasal 30
(1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai
dengan kebutuhan.
(2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari
Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
(3)
Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan
A’wan.
Pasal 31
Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari
Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara
dan beberapa Wakil Bendahara.
Pasal 32
Pengurus Pleno
terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah
dan Ketua Badan Oto- nom tingkat wakil cabang
BAB X SUSUNAN PENGURUS RANTING
Pasal 33
(1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais,
beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
(2)
Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A ’wan.
Pasal
34
Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua,
Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil
Bendahara.
Pasal 35
Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Leng-
kap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat
ranting
BAB XI SUSUNAN PENGURUS ANAK RANTING
Pasal 36
(1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais,
beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
(2)
Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A’wan.
Pasal
37
Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua,
Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil
Bendahara.
BAB XII SUSUNAN PENGURUS BADAN OTONOM
Pasal 38
(1) Susunan kepengurusan Badan Otonom diatur
dalam Peraturan Dasar dan Per- aturan Rumah Tangga Badan Otonom.
(2)
Pengesahan susunan kepengurusan Badan Otonom atas dasar rekomen- dasi
Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatan masing-masing
BAB XIII SYARAT MENJADI PENGURUS
Pasal 39
(1) Untuk menjadi Pengurus Harian Anak Ranting
Nahdlatul Ulama harus sudah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama.
(2)
Untuk menjadi Pengurus Ranting harus sudah menjadi Pengurus Anak Ran-
ting dan/atau anggota aktif sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun.
(3)
Untuk menjadi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama harus sudah
pernah menjadi Majelis Wakil Cabang Nah- dlatul Ulama, atau Pengurus
Badan Otonom tingkat wakil cabang, dan/ atau Pengurus Harian Ranting Nah-
dlatul Ulama.
(4) Untuk menjadi Pengurus Cabang Nah- dlatul
Ulama harus sudah pernah men- jadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian
Lembaga tingkat cabang, dan/ atau Pengurus Harian tingkat wakil cabang,
dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah
mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama.
(5) Untuk
menjadi Pengurus Wilayah Nah- dlatul Ulama harus sudah pernah men- jadi
Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga tingkat wilayah, dan/ atau
Pengurus Harian tingkat cabang, dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat
wilayah serta sudah per- nah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul
Ulama.
(6) Untuk menjadi Pengurus Besar Nah- dlatul Ulama
harus sudah pernah men- jadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga pada
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan/atau Pengurus Harian tingkat wilayah,
dan/atau Peng- urus Harian Badan Otonom tingkat pusat serta sudah pernah
mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama.
(7)
Ketentuan lebih lanjut tentang syarat menjadi pengurus, akan diatur dalam
Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
BAB XIV PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS
Pasal 40
(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama sebagai beri- kut:
a. Rais ‘Aam dipilih
secara langsung melalui musyawarah mufakat de- ngan sistem Ahlul Halli wal
‘Aqdi;
b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 9 (sembilan)
orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam muktamar;
c.
kriteria ulama yang dipilih men- jadi Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah
sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah, bersikap
adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpe- ngaruh dan memiliki
pengeta- huan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’
dan zuhud;
d. Wakil Rais ‘Aam ditunjuk oleh Rais ‘Aam
terpilih;
e. Ketua Umum dipilih secara lang- sung oleh
muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pe- mungutan suara dalam Muktamar
dengan terlebih dahulu menyam- paikan kesediaannya secara lisan atau tertulis
dan mendapat per- setujuan dari Rais ‘Aam terpilih; dan
f.
Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.
(2) Rais
‘Aam terpilih, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum
bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfi- dziyah dengan
dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona Indonesia
bagian timur, Indone- sia bagian tengah dan Indonesia bagian barat.
(3)
Mustasyar dan A’wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.
(4)
Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah;
(5) Pengurus
Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkap- an Pengurus
Lembaga.
Pasal 41
(1) Pemilihan dan penetapan
Pengurus Wila- yah Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
a.
Rais dipilih secara langsung me- lalui musyawarah mufakat de- ngan
sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi
terdiri dari 7 (tujuh) orang ulama yang ditetap- kan secara langsung dalam
Konfe- rensi Wilayah;
c. kriteria ulama yang dipilih men-
jadi Ahlul Halli wal ‘Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal
Jama’ah An-Nahdli- yah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral,
tawadlu’, berpe- ngaruh dan memiliki pengeta- huan untuk memilih pemimpin yang
munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud; dan
d. Ketua
dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam Konferensi Wilayah dengan terlebih dahulu menyampaikan
kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetu- juan dari Rais
terpilih.
(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas me- lengkapi
susunan Pengurus Hari- an Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh
beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
(3) Ketua
Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
(4) Pengurus Harian
Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkap- an Pengurus Harian
Lembaga.
Pasal 42
(1) Pemilihan dan penetapan
Pengurus Ca- bang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
a.
Rais dipilih secara langsung me- lalui musyawarah mufakat de- ngan
sistem Ahlul Halli wal‘ Aqdi;
b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi
terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetap- kan secara langsung dalam
Konfe- rensi Cabang;
c. kriteria ulama yang dipilih men-
jadi Ahlul Halli wal ‘Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal
Jama’ah An-Nahdli- yah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral,
tawadlu’, berpe- ngaruh dan memiliki pengeta- huan untuk memilih pemimpin yang
munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud; dan
d. Ketua
dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam Konferensi Cabang dengan terlebih dahulu
menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetuju-
an dari Rais terpilih.
(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas
me- lengkapi susunan Pengurus Harian Syu- riyah dan Tanfidziyah dengan dibantu
oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
(3)
Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
(4) Pengurus Harian
Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkap- an Pengurus Harian
Lembaga.
Pasal 43
(1) Pemilihan dan penetapan
Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
a.
Rais dipilih secara langsung me- lalui musyawarah mufakat de- ngan sistem
Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari
5 (lima) orang ulama yang ditetap- kan secara langsung dalam Konferensi Cabang
Istimewa;
c. kriteria ulama yang dipilih men- jadi Ahlul
Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
An-Nahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’,
berpe- ngaruh dan memiliki pengeta- huan untuk memilih pemimpin yang
munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud;
d. Ketua
dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam Konferensi Cabang Istime- wa dengan terlebih dahulu me-
nyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan
dari Rais terpilih.
(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas me-
lengkapi susunan Pengurus Harian Syu- riyah dan Tanfidziyah dengan dibantu
oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
(3)
Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
(4) Pengurus Harian
Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkap- an Pengurus Harian
Lembaga.
Pasal 44
(1) Pemilihan dan penetapan
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
a.
Rais dipilih secara langsung me- lalui musyawarah mufakat de- ngan sistem
Ahlul Halli wal‘ Aqdi;
b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari
5 (lima) orang ulama yang ditetap- kan secara langsung dalam Konfe- rensi
Wakil Cabang;
c. kriteria ulama yang dipilih men- jadi Ahlul
Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
An-Nahdli- yah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’,
berpe- ngaruh dan memiliki pengeta- huan untuk memilih pemimpin yang
munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud; dan
d. Ketua
dipilih secara langsung oleh peserta Konferensi melalui musya- warah mufakat
atau pemungutan suara dalam Konferensi Wakil Cabang dengan terlebih dahulu me-
nyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan
dari Rais terpilih.
(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas
melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu
oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
Pasal 45
(1)
Pemilihan dan penetapan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sebagai be-
rikut:
a. Rais dipilih secara langsung me- lalui musyawarah
mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal‘ Aqdi.
b. Ahlul Halli
wal‘ Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetap- kan secara langsung
dalam Musya- warah Ranting;
c. kriteria ulama yang dipilih
men- jadi Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah
wal Jama’ah An-Nahdli- yah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral,
tawadlu’, berpe- ngaruh dan memiliki pengeta- huan untuk memilih pemimpin yang
munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud; dan
d. Ketua
dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau
pemungutan su- ara dalam Musyawarah Ranting dengan terlebih dahulu
menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat per-
setujuan dari Rais terpilih.
(2) Rais dan Ketua terpilih
bertugas me- lengkapi susunan Pengurus Harian Syu- riyah dan Tanfidziyah
dengan dibantu oleh beberapa anggota mede forma- tur yang dipilih dari dan
oleh peserta Musyawarah Ranting.
Pasal 46
(1)
Pemilihan dan penetapan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama se- bagai
berikut:
a. Rais dipilih secara langsung me- lalui
musyawarah mufakat de- ngan sistem Ahlul Halli wal‘ Aqdi;
b.
Ahlul Halli wal‘ Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetapkan secara
langsung dalam Musya- warah Anggota;
c. kriteria ulama yang
dipilih men- jadi Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah
Ahlus Sunnah wal Jama’ah An-Nahdli- yah, wara’ dan zuhud, bersikap adil,
‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki
pengetahuan untuk me- milih pemimpin; dan
d. Ketua dipilih
secara langsung oleh peserta secara langsung me- lalui musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam Musya- warah Anggota dengan terlebih dahulu
menyampaikan kesedia- annya secara lisan atau tertulis dan mendapat
persetujuan dari Rais terpilih.
(2) Rais dan
Ketua terpilih bertugas me- lengkapi susunan Pengurus Harian Syu- riyah dan
Tanfidziyah.
Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut tentang pemilih-
an dan penetapan pengurus, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul
Ulama.
BAB XV PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU
Pasal 48
(1) Apabila Rais ‘Aam berhalangan tetap, maka Wakil
Rais ‘Aam menjadi Pejabat Rais ‘Aam.
(2) Apabila
Wakil Rais ‘Aam berhalangan tetap, maka Rais ‘Aam atau Pejabat Rais ‘Aam
menunjuk salah seorang Rais untuk menjadi Wakil Rais ‘Aam.
(3)
Apabila Rais ‘Aam dan Wakil Rais ‘Aam berhalangan tetap dalam waktu
yang bersamaan, maka Rapat Pleno Peng- urus Besar Nahdlatul Ulama mene- tapkan
Pejabat Rais Aam dan Pejabat Wakil Rais ‘Aam.
(4) Apabila
Mustasyar, Rais Syuriyah, Ka- tib ‘Aam, Katib, dan A’wan berhalangan tetap
maka pengisiannya ditetapkan melalui Rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan
disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Pasal
49
(1) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil
Ketua Umum men- jadi Pejabat Ketua Umum.
(2) Apabila Wakil
Ketua Umum berha- langan tetap, maka Ketua Umum atau Pejabat Ketua Umum
menunjuk salah seorang Ketua untuk menjadi Wakil Ketua Umum.
(3)
Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan tetap dalam wak- tu
yang bersamaan, maka Rapat Ple- no Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan
Pejabat Ketua Umum dan Pejabat Wakil Ketua Umum.
(4) Apabila Ketua
Tanfidziyah, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum,
dan Bendahara berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui
Rapat Pengurus Be- sar Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan
Pengurus Be- sar Nahdlatul Ulama.
(5) Apabila Ketua Lembaga
berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga
yang bersangkutan, ditetapkan melalui Ra- pat Harian Tanfidziyah dan disahkan
dengan Surat Keputusan Pengurus Be- sar Nahdlatul Ulama.
(6)
Apabila anggota Pengurus Lembaga berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan
oleh Pengurus Harian Lem- baga yang bersangkutan dan disahkan dengan Surat
Keputusan Pengurus Be- sar Nahdlatul Ulama.
Pasal 50
Apabila
Pengurus Wilayah, Pengurus Ca- bang, Pengurus Cabang Istimewa, Majelis Wakil
Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama
berhalangan tetap maka proses pengisian jabatan tersebut disesuaikan dengan
prin- sip-prinsip yang diatur dalam ketentuan se- bagaimana tercantum pada
Pasal 48 dan 49 Anggaran Rumah Tangga ini
BAB XVI RANGKAP JABATAN
Pasal 51
(1) Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak
dapat dirangkap dengan:
a. jabatan Pengurus Harian
pada semua tingkat kepengurusan Nah- dlatul Ulama;
b.
jabatan Pengurus Harian Lemba- ga dan Badan Otonom;
c.
jabatan Pengurus Harian Partai Politik;
d. jabatan Pengurus
Harian perkum- pulan yang berafiliasi kepada par- tai politik; dan/atau
e.
jabatan Pengurus Harian perkum- pulan kemasyarakatan yang ber-
tentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.
(2)
Jabatan Pengurus Harian Lembaga Nahdlatul Ulama tidak dapat dirang- kap
dengan Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada semua tingkat kepeng- urusan.
(3)
Jabatan Ketua Umum Badan Otonom Nahdlatul Ulama tidak dapat dirang- kap
dengan:
a. jabatan Pengurus Harian pada semua tingkat
kepengurusan Ba- dan Otonom lainnya;
b. jabatan Pengurus
Harian Lemba- ga;
c. jabatan Pengurus Harian partai politik;
dan/atau
d. jabatan Pengurus Harian perkum- pulan yang
berafiliasi kepada par- tai politik.
(4) Rais ‘Aam, Wakil
Rais ‘Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Peng- urus Besar Nahdlatul Ulama,
Rais dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Rais dan Ketua Pengurus Ca-
bang Nahdlatul Ulama tidak diper- kenankan mencalonkan diri atau dicalonkan
dalam pemilihan jabatan politik.
(5) Yang disebut dengan
jabatan politik dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah jabatan Presiden, Wakil
Presi- den, Menteri, Gubernur, Wakil Guber- nur, Bupati, Wakil Bupati,
Walikota, Wakil Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indone- sia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
(6)
Apabila Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama men- calonkan diri atau dicalonkan, maka yang
bersangkutan harus mengundur- kan diri atau diberhentikan.
(7)
Apabila Rais dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Rais dan
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ula- ma mencalonkan diri atau dicalonkan, maka
yang bersangkutan harus meng- undurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama.
(8) Ketentuan lebih lanjut tentang
rang- kap jabatan, akan diatur dalam Per- aturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
BAB XVII PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS
Pasal 52
(1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disahkan oleh
Rais ‘Aam dan Ketua Umum.
(2) Pengurus Wilayah,
Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa Nah- dlatul Ulama disahkan oleh
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3) Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Besar Nahdla- tul Ulama dengan
rekomendasi Peng- urus Wilayah Nahdlatul Ulama.
(4) Majelis
Wakil Cabang Nahdlatul Ula- ma disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama.
(5) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama disahkan oleh
Pengurus Cabang Nah- dlatul Ulama dengan rekomendasi Majelis Wakil Cabang
Nahdlatul Ulama.
(6) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama
disahkan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dengan reko- mendasi
Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
Pasal 53
(1)
Pengurus Harian Lembaga ditetapkan dalam Rapat Harian Tanfidziyah dan
disahkan dengan surat keputusan pengurus Nahdlatul Ulama pada ting-
katannya.
(2) Pengurus Lengkap Lembaga disusun dan disahkan
oleh Pengurus Harian Lembaga yang bersangkutan.
Pasal 54
(1)
Pengurus Harian Badan Otonom Ting- kat Pusat disahkan oleh Pengurus Be-
sar Nahdlatul Ulama.
(2) Pengurus Harian Badan Otonom di
tingkat wilayah dan cabang disahkan oleh pengurus Tingkat Pusat Badan Otonom
yang bersangkutan, dengan rekomendasi dari pengurus Nahdlatul Ulama pada
tingkatannya.
Pasal 55
(1) Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama dapat membekukan kepengurusan wilayah, kepengurusan cabang dan
kepeng- urusan cabang istimewa melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah
Peng- urus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama dapat membekukan kepengurusan wa- kil cabang dan kepengurusan
ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Cabang Nah-
dlatul Ulama.
(3) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ula- ma
dapat membekukan kepengurus- an anak ranting melalui Rapat Ha- rian Syuriyah
dan Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
Pasal
56
Ketentuan lebih lanjut tentang pengesah- an dan pembekuan pengurus
serta tata cara pelantikan kepengurusan, akan diatur dalam Peraturan
Perkumpulan Nahdlatul Ulama
BAB XVIII WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS
Pasal 57
(1) Mustasyar bertugas memberikan arah- an,
pertimbangan dan/atau nase- hat, diminta atau tidak, baik secara perorangan
maupun kolektif kepada pengurus menurut tingkatannya.
(2)
Syuriyah bertugas merumuskan kebi- jakan umum perkumpulan, mengarahkan dan
mengawasi Tanfidziyah serta melakukan konsolidasi Syuriyah pada tingkat di
bawahnya.
(3) Tanfidziyah bertugas merencanakan, melaksanakan dan
mengendalikan kegiatan perkumpulan berdasarkan kebijakan umum perkumpulan yang
ditetapkan oleh Muktamar dan Syuri- yah.
Pasal 58
(1)
Kewenangan Rais ‘Aam adalah:
a. mengendalikan
pelaksanaan kebi- jakan umum perkumpulan;
b. mewakili
Pengurus Besar Nahdla- tul Ulama baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut
urusan keagamaan baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi,
maupun informasi;
c. bersama Ketua Umum mewakili
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan,
pengalihan, tukar- menukar, penjaminan, penyera- han wewenang penguasaan atau
pengelolaan dan penyertaan usa- ha atas harta benda bergerak dan/ atau tidak
bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama;
d.
bersama Ketua Umum menan- datangani keputusan-keputusan strategis Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama; dan
e. bersama Ketua Umum membatal-
kan keputusan Perangkat Perkum- pulan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
(2)
Tugas Rais ‘Aam adalah:
a. mengarahkan dan mengawasi pe-
laksanaan keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.;
b. memimpin, mengkoordinasikan dan
mengawasi tugas-tugas di an- tara Pengurus Besar Syuriyah;
c.
bersama Ketua Umum memimpin pelaksanaan Muktamar, Musya- warah Nasional
Alim Ulama, Kon- ferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah; dan
d. memimpin Rapat Harian
Syuriyah dan Rapat Pengurus Lengkap Syu- riyah.
Pasal 59
(1)
Kewenangan Wakil Rais ‘Aam adalah:
a. menjalankan
kewenangan Rais ‘Aam apabila Rais ‘Aam berhalang- an; dan
b.
bersama Rais ‘Aam memimpin, mengatur, dan mengawasi pelak- sanaan kebijakan
umum Peng- urus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Tugas Wakil Rais
‘Aam adalah:
a. membantu tugas-tugas Rais ‘Aam;
b.
mewakili Rais ‘Aam apabila berha- langan; dan
c.
melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan/atau bersama Rais
‘Aam.
Pasal 60
(1) Kewenangan Rais
adalah:
a. menjalankan wewenang Rais ‘Aam dan/atau Wakil
Rais ‘Aam ketika berhalangan; dan
b. merumuskan pelaksanaan
bidang khusus masing-masing.
(2) Tugas Rais adalah:
a.
membantu tugas-tugas Rais ‘Aam dan/atau Wakil Rais ‘Aam;
b.
mewakili Rais ‘Aam dan/atauWakil Rais ‘Aam apabila berhalangan; dan
c.
melaksanakan bidang khusus ma- sing-masing.
Pasal 61
(1)
Kewenangan Katib ‘Aam adalah:
a.
merumuskan dan mengatur pe- ngelolaan kekatiban Pengurus Be- sar Syuriyah;
dan
b. bersama Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
menan- datangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar Nahdla- tul
Ulama.
(2) Tugas Katib ‘Aam adalah:
a.
membantu Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam dan Rais-Rais dalam men- jalankan wewenang
dan tugasnya;
b. merumuskan dan mengatur ma- najemen
administrasi Pengurus Besar Syuriah; dan
c. mengatur dan
mengkoordinir pem- bagian tugas di antara Katib.
Pasal 62
(1)
Katib mempunyai kewenangan seba- gai berikut:
a.
melaksanakan kewenangan Katib ‘Aam apabila berhalangan; dan
b.
mendampingi Rais-rais sesuai bi- dang masing-masing.
(2)
Katib mempunyai tugas sebagai be- rikut:
a. membantu
tugas Katib‘Aam;
b. mewakili Katib ‘Aam apabila ber-
halangan; dan
c. melaksanakan tugas khusus yang diberikan
Katib ‘Aam.
Pasal 63
A’wan memberi masukan dan membantu
pelaksanaan tugas Pengurus Besar Syuriyah.
Pasal 64
(1)
Wewenang Ketua Umum adalah seba- gai berikut:
a.
mewakili Pengurus Besar Nahdla- tul Ulama baik ke luar maupun ke dalam yang
menyangkut pelak- sanaan kebijakan perkumpulan dalam bentuk konsultasi,
koordi- nasi maupun informasi;
b. merumuskan kebijakan
khusus perkumpulan;
c. bersama Rais Aam mewakili Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan,
tukar- menukar, penjaminan, penyerah- an wewenang penguasaan penge- lolaan,
dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan/atau tidak bergerak
milik atau yang di- kuasai Nahdlatul Ulama;
d. bersama Rais
‘Aam menandata- ngani keputusan strategis perkum- pulan Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama;
e. bersama Rais ‘Aam membatalkan keputusan
Perangkat Perkum- pulan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
f. mewakili Pengurus Besar
Nahdla- tul Ulama di dalam maupun di luar pengadilan;
g.
Ketua Umum dapat mewakilkan kepada pengurus lain untuk men- jalankan
kewenangan sebagaima- na dimaksud dalam huruf f pada Pasal ini; dan
h.
bersama Rais/Katib dan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-
surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2)
Tugas Ketua Umum adalah sebagai berikut:
a. memimpin,
mengatur dan meng- koordinasikan pelaksanaan kepu- tusan-keputusan Muktamar
dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
b.
memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di an- tara Pengurus
Besar Tanfidziyah;
c. bersama Rais ‘Aam memimpin pelaksanaan
Muktamar, Musya- warah Nasional Alim Ulama, Kon- ferensi Besar, Rapat Kerja,
Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah; dan
d.
memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan Rapat Pengurus Lengkap Tanfidziyah.
Pasal
65
(1) Kewenangan Wakil
Ketua Umum adalah:
a. menjalankan kewenangan
Ketua Umum apabila berhalangan; dan
b. membantu Ketua Umum
memim- pin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.
(2) Tugas Wakil Ketua Umum adalah:
a.
membantu tugas-tugas Ketua Umum;
b. mewakili Ketua
Umum apabila berhalangan; dan
c. melaksanakan bidang
tertentu yang ditetapkan oleh dan/atau bersama Ketua Umum.
Pasal
66
(1) Kewenangan Ketua adalah:
a.
menjalankan wewenang Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan;
dan
b. merumuskan dan menjalankan bidang khusus
masing-masing.
(2) Tugas Ketua-Ketua adalah:
a.
membantu tugas-tugas Ketua Umum; dan
b. menjalankan
tugas-tugas Ketua Umum sesuai pembidangan yang ditetapkan.
Pasal
67
(1) Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah:
a.
merumuskan dan mengatur pe- ngelolaan kesekretariatan Peng- urus Besar
Tanfidziyah;
b. merumuskan naskah rancangan peraturan,
keputusan, dan pelak- sanaan program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan
c.
bersama Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Katib ‘Aam menandatangani surat-surat
keputusan strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2)
Tugas Sekretaris Jenderal adalah:
a. membantu Ketua Umum,
Wakil Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam menjalankan tugas dan we- wenangnya;
b.
merumuskan manajemen admi- nistrasi, memimpin dan mengkoor- dinasikan
Sekretariat Jenderal;
c. mengatur dan mengkoordinir
pembagian tugas di antara Wakil Sekretaris Jenderal; dan
d.
bersama Rais/Katib dan Ketua Umum menandatangani surat- surat keputusan biasa
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Pasal 68
(1)
Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal adalah:
a. melaksanakan
kewenangan Sek- retaris Jenderal apabila berha- langan;
b.
mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing; dan
c.
bersama Rais/Katib dan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ke- tua menandatangani
surat-surat
biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2)
Tugas Wakil Sekretaris Jenderal adalah:
a. membantu
tugas-tugas Sekretaris Jenderal;
b. mewakili Sekretaris
Jenderal apa- bila berhalangan; dan
c. melaksanakan tugas
khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.
Pasal 69
(1)
Kewenangan Bendahara Umum adalah:
a. mengatur
pengelolaan keuangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
b.
melakukan pembagian tugas ke- bendaharaan dengan bendahara; dan
c.
bersama Ketua Umum menan- datangani surat-surat penting Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan keuangan.
(2) Tugas
Bendahara Umum adalah:
a. mendapatkan sumber-sumber pen-
danaan perkumpulan;
b. merumuskan manajemen dan melakukan
pencatatan keuangan dan aset;
c. membuat Standard Operating
Pro- cedure (SOP) keuangan;
d. menyusun dan merencanakan
Anggaran Pendapatan dan Belan- ja Rutin, dan anggaran program pengembangan
atau rintisan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan
e.
menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan audit
keuangan.
Pasal 70
(1) Prinsip-prinsip pokok
tentang we- wenang dan tugas pengurus seba- gaimana diatur dalam pasal-pasal
dalam bab ini berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk
seluruh tingkat kepengurusan.
(2) Ketentuan lebih lanjut
tentang we- wenang dan tugas pengurus, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan
Nahdlatul Ulama.
BAB XIX KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS
Pasal 71
(1) Pengurus Nahdlatul Ulama berkewa- jiban:
a.
menjaga dan menjalankan am- anat dan ketentuan-ketentuan
perkumpulan;
b. menjaga keutuhan perkumpulan kedalam maupun
keluar; dan
c. menyampaikan laporan pertang- gungjawaban
secara tertulis da- lam permusyawaratan sesuai de- ngan tingkat
kepengurusannya.
(2) Pengurus Nahdlatul Ulama berhak:
a.
menetapkan kebijakan, keputus- an dan peraturan perkumpulan sepanjang
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Ang- garan Rumah Tangga;
dan
b. Memberikan arahan dan dukung- an teknis kepada Badan
Otonom untuk meningkatkan kinerjanya
BAB XX EVALUASI KEPENGURUSAN
Pasal 72
(1) Kepengurusan Nahdlatul Ulama di se- tiap
tingkat diukur berdasarkan indi- kator kinerja sebagai berikut:
a.
kinerja Pengurus Besar Nahdla- tul Ulama dinilai berdasarkan
pelaksanaan mandat Muktamar, Musyawarah Nasional dan Konfe- rensi Besar, dan
Rapat Kerja Nasi-
onal; dan
b. kinerja
Pengurus Wilayah, Peng- urus Cabang, dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
diukur berdasarkan pelaksanaan kewa- jiban-kewajiban perkumpulan.
(2)
Berdasarkan kinerjanya, Pengurus Wi- layah, Pengurus Cabang, dan
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dikla- sifikasikan berdasarkan kelompok
A, B, dan C.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang evalu- asi
kepengurusan diatur dalam Per- aturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
BAB XXI PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL
Pasal 73
(1) Muktamar adalah forum permusya- waratan
tertinggi di dalam perkumpul- an Nahdlatul Ulama.
(2)
Muktamar membicarakan dan mene- tapkan:
a. laporan
pertanggungjawaban Peng- urus Besar Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara
tertulis;
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c.
Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun;
d.
hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
e.
rekomendasi perkumpulan;
f. Ahlul Halli wal
‘Aqdi; dan
g. memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama.
(3) Muktamar dipimpin dan diselengga- rakan oleh
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
(4)
Muktamar dihadiri oleh:
a. Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama;
b. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ula- ma; dan
c.
Pengurus Cabang/Cabang Istime- wa Nahdlatul Ulama.
(5)
Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah
wilayah dan cabang/cabang istimewa yang sah.
Pasal 74
(1)
Muktamar Luar Biasa dapat diseleng- garakan apabila Rais ’Aam dan/atau
Ketua Umum Pengurus Besar melaku- kan pelanggaran berat terhadap keten- tuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2) Muktamar Luar
Biasa dapat diseleng- garakan atas usulan sekurang-kurang- nya 50% (lima puluh
persen) plus satu dari jumlah wilayah dan cabang.
(3)
Muktamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama.
(4) Ketentuan tentang peserta dan keab- sahan
Muktamar Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Muktamar.
Pasal
75
(1) Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum
permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang di- pimpin dan diselenggarakan
oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Musyawarah Nasional
Alim Ulama membicarakan masalah-masalah ke- agamaan yang menyangkut kehidupan
umat dan bangsa.
(3) Musyawarah Nasional Alim Ulama di-
hadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Wilayah Syuriyah.
(4)
Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat mengundang alim ulama, peng- asuh
pondok pesantren dan tenaga ahli, baik dari dalam maupun dari luar pengurus
Nahdlatul Ulama sebagai peserta.
(5) Musyawarah
Nasional Alim Ulama dapat diselenggarakan atas permin- taan sekurang-kurangnya
separuh dari jumlah wilayah yang sah.
(6) Musyawarah
Nasional Alim Ulama ti- dak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga, keputus- an Muktamar dan tidak memilih peng- urus baru.
(7)
Musyawarah Nasional Alim Ulama dia- dakan sekurang-kurangnya 2 (dua)
kali dalam masa jabatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Pasal 76
(1)
Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah
Muktamar yang dipimpin dan dise- lenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama.
(2) Konferensi Besar membicarakan pe- laksanaan
keputusan-keputusan Muk- tamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan
Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(3) Konferensi Besar dihadiri
oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
(4)
Konferensi Besar tidak dapat meng- ubah Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih pengurus baru.
(5)
Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya
2/3 (dua pertiga) dari jumlah wilayah.
(6) Konferensi Besar
diadakan sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam masa ja- batan Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.
Pasal 77
Ketentuan lebih lanjut tentang
permusya- waratan tingkat nasional, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan
Nahdlatul Ulama.
BAB XXII PERMUSYAWARATAN TlNGKAT DAERAH
Pasal 78
(1) Konferensi Wilayah adalah forum per-
musyawaratan tertinggi untuk tingkat wilayah.
(2) Konferensi
Wilayah membicarakan dan menetapkan:
a. laporan
pertanggungjawaban Peng- urus Wilayah Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara
tertulis;
b. Pokok-pokok Program Kerja Wi- layah 5 (lima)
tahun merujuk pada Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
c.
hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
d.
rekomendasi perkumpulan;
e. Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
dan
f. memilih Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
(3)
Konferensi Wilayah dipimpin dan dise- lenggarakan oleh Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
(4) Konferensi
Wilayah dihadiri oleh:
a. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ula-
ma; dan
b. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
(5)
Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konfe-
rensi Wilayah dapat dihadiri oleh Ma- jelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
(6)
Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
(dua per- tiga) dari jumlah cabang di daerahnya.
Pasal 79
(1)
Musyarawah Kerja Wilayah merupa- kan forum permusyawaratan tertinggi
setelah Konferensi Wilayah yang di- pimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama.
(2) Musyarawah Kerja Wilayah
membica- rakan pelaksanaan keputusan-kepu- tusan Konferensi Wilayah dan meng-
kaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
(3)
Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri oleh anggota Pengurus Wilayah
Pleno dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
(4) Musyarawah
Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)
jumlah cabang.
(5) Musyarawah Kerja Wilayah diadakan
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Wilayah Nah-
dlatul Ulama.
(6) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat
melakukan pemilihan pengurus.
Pasal 80
(1)
Konferensi Cabang adalah forum per- musyawaratan tertinggi untuk tingkat
cabang.
(2) Konferensi Cabang membicarakan dan
menetapkan:
a. laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
b.
Pokok-pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok- pokok Program
Kerja Wilayah dan Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
c.
hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
d.
rekomendasi perkumpulan;
e. Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
dan
f. memilih Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
(3)
Konferensi Cabang dipimpin dan dise- lenggarakan oleh Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
(4) Konferensi
Cabang dihadiri oleh:
a. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
dan
b. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
(5)
Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konfe- rensi
Cabang dapat dihadiri oleh Peng- urus Ranting Nahdlatul Ulama.
(6)
Konferensi Cabang sah apabila diha- diri oleh sekurang-kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah wakil cabang di daerahnya.
Pasal 81
(1)
Musyarawah Kerja Cabang merupa- kan forum permusyawaratan tertinggi
setelah Konferensi Cabang yang di- pimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama.
(2) Musyarawah Kerja Cabang
membicarakan pelaksanaan keputusan-kepu- tusan Konferensi Cabang dan meng-
kaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
(3)
Musyarawah Kerja Cabang dihadiri oleh anggota Pengurus Cabang Pleno dan
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
(4) Musyarawah Kerja
Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah wakil cabang.
(5) Musyarawah Kerja Cabang diadakan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan pengurus Cabang Nah-
dlatul Ulama.
(6) Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat
melakukan pemilihan pengurus.
Pasal 82
(1)
Konferensi Wakil Cabang adalah fo- rum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat
wakil cabang.
(2) Konferensi Wakil Cabang membicara- kan dan
menetapkan:
a. laporan pertanggungjawaban Ma- jelis Wakil
Cabang Nahdlatul Ula- ma yang disampaikan secara tertulis;
b.
Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok-Pokok
Program Kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
c.
hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
d.
rekomendasi perkumpulan;
e. Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
dan
f. memilih Ketua Majelis Wakil Ca- bang
Nahdlatul Ulama.
(3) Konferensi Wakil Cabang dipimpin dan
diselenggarakan oleh Majelis Wa- kil Cabang Nahdlatul Ulama sekali da- lam 5
(lima) tahun.
(4) Konferensi Wakil Cabang dihadiri oleh:
a.
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama; dan
b. Pengurus
Ranting Nahdlatul Ula- ma.
(5) Untuk meningkatkan pembinaan
dan pengembangan perkumpulan, Konfe- rensi Wakil Cabang dapat dihadiri oleh
Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ula- ma.
(6) Konferensi
Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)
dari jumlah ranting di daerahnya.
Pasal 83
(1)
Musyarawah Kerja Wakil Cabang me- rupakan forum permusyawaratan ter-
tinggi setelah Konferensi Wakil Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
(2) Musyarawah Kerja
Wakil Cabang mem- bicarakan pelaksanaan keputusan- keputusan Konferensi Wakil
Cabang dan mengkaji perkembangan perkum- pulan serta peranannya di tengah ma-
syarakat.
(3) Musyarawah Kerja Wakil Cabang di- hadiri oleh
Majelis Wakil Cabang Ple- no dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
(4)
Musyarawah Kerja Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh
sekurang-kurang- nya 50% (lima puluh persen) lebih satu jumlah peserta
sebagaimana di- maksud ayat (3) Pasal ini.
(5) Musyarawah
Kerja Wakil Cabang di- adakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa
jabatan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
(6) Musyawarah
Kerja Wakil Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.
Pasal
84
(1) Musyawarah Ranting adalah forum permusyawaratan
tertinggi untuk ting- kat ranting.
(2) Musyawarah Ranting
membicarakan dan menetapkan:
a. laporan pertanggungjawaban
Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
b.
Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok- pokok
Program Kerja Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
c.
hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
d.
rekomendasi perkumpulan;
e. Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
dan
f. memilih Ketua Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
(3)
Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ran- ting
Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
(4) Musyawarah
Ranting dihadiri oleh:
a. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama;
dan
b. Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
(5)
Musyawarah Ranting sah apabila di- hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anak ranting di daerahnya.
Pasal 85
(1)
Musyarawah Kerja Ranting merupa- kan forum permusyawaratan tertinggi
setelah Musyawarah Ranting yang di- pimpin dan diselenggarakan oleh Peng- urus
Ranting Nahdlatul Ulama.
(2) Musyarawah Kerja Ranting membi-
carakan pelaksanaan keputusan-kepu- tusan Konferensi Ranting dan meng- kaji
perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
(3)
Musyarawah Kerja Ranting dihadiri oleh anggota Pengurus Ranting Pleno
dan utusan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
(4)
Musyarawah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50%
(lima puluh persen) lebih satu jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat
(3)
Pasal ini.
(5) Musyarawah Kerja Ranting diadakan
sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan Pengurus Ranting
Nahdlatul Ulama.
(6) Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat
melakukan pemilihan pengurus.
Pasal 86
(1)
Musyawarah Anggota adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat
anak ranting.
(2) Musyawarah Anggota membicarakan dan
menetapkan:
a. laporan pertanggungjawaban Pengurus Anak
Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
b.
Pokok-pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Po- kok-pokok Program
Kerja Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ran- ting Nahdlatul Ulama;
c.
hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
d.
rekomendasi perkumpulan;
e. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi;
dan
f. memilih Ketua Pengurus Anak Ranting Nahdlatul
Ulama.
(3) Musyawarah Anggota dipimpin
dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sekali
dalam 5 (lima) tahun.
(4) Musyawarah Anggota dihadiri
oleh:
a. Pengurus Anak Ranting; dan
b.
anggota Nahdlatul Ulama.
(5) Musyawarah Anggota sah apabila
di- hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota di
wilayahnya.
Pasal 87
(1) Musyawarah Kerja Anggota
merupa- kan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Anggota yang
di- pimpin dan diselenggarakan oleh Peng- urus Anak Ranting Nahdlatul
Ulama.
(2) Musyawarah Kerja Anggota membi- carakan
pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Anggota dan meng- kaji perkembangan
perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
(3)
Musyawarah Kerja Anggota dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting Pleno.
(4)
Musyawarah Kerja Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya
50% (lima puluh persen) lebih satu jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat
(3)
Pasal ini.
(5) Musyawarah Kerja Anggota diada- kan
sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dalam masa jabatan pengurus Anak Ranting
Nahdlatul Ulama.
(6) Musyawarah Kerja Anggota tidak da- pat
melakukan pemilihan pengurus.
Pasal 88
Ketentuan lebih
lanjut tentang permusya- waratan tingkat daerah, akan diatur dalam Peraturan
Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
BAB XXIII PERMUSYAWARATAN BADAN OTONOM
Pasal 89
Permusyawaratan Badan Otonom diatur tersendiri dan dimuat dalam
Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom yang bersangkutan.
BAB XXIV RAPAT-RAPAT
Pasal 90
(1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus
Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Pengurus Harian Lembaga.
(2)
Rapat Kerja Nasional membicarakan perencanaan, penjabaran dan pengen-
dalian operasional keputusan-keputus- an Muktamar.
(3) Rapat
Kerja Nasional diadakan 1 (satu) kali dalam setahun.
(4)
Rapat Kerja Nasional yang pertama di- adakan selambat-lambatnya tiga bulan
setelah Muktamar.
Pasal 91
(1) Rapat Pleno
adalah rapat yang diha- diri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah,
Pengurus Harian Tanfidzi- yah, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom.
(2)
Rapat Pleno diadakan sekurang-ku- rangnya 6 (enam) bulan sekali.
(3)
Rapat Pleno membicarakan pelaksa- naan program kerja.
Pasal
92
(1) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dihadiri oleh
Pengurus Harian Syuri- yah dan Pengurus Harian Tanfidziyah.
(2)
Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 3
(tiga) bulan sekali.
(3) Rapat Harian Syuriyah
dan Tanfidziyah membahas kelembagaan perkumpul- an, pelaksanaan dan
pengembangan program kerja.
Pasal 93
(1) Rapat
Harian Syuriyah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan dapat
mengikutsertakan Mustasyar.
(2) Rapat Harian Syuriyah
diadakan se- kurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
(3)
Rapat Harian Syuriyah membahas ke- lembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan
pengembangan program kerja.
Pasal 94
(1) Rapat
Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
(2)
Rapat Harian Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan se-
kali.
(3) Rapat Harian Tanfidziyah membahas kelembagaan
perkumpulan, pelaksana- an dan pengembangan program kerja.
Pasal
95
Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang
diselenggarakan sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 96
Ketentuan
lebih lanjut tentang rapat-rapat, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan
Nahdlatul Ulama.
BAB XXV KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 97
Sumber keuangan dan kekayaan Nahdlatul Ulama diperoleh
dari:
a. uang pangkal adalah uang yang wa- jib dibayar oleh
seseorang pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota;
b.
uang i’anah syahriyah adalah uang yang wajib dibayar anggota setiap bulan;
c.
sumbangan adalah uang atau barang yang berupa hibah, hadiah dan sede-
kah yang diperoleh dari anggota Nah- dlatul Ulama dan/atau simpatisan yang
tidak bertentangan dengan per- aturan perundang-undangan;
d.
wakaf yang diterima oleh Perkumpul- an Nahdlatul Ulama; dan
e.
usaha-usaha lain adalah badan-badan usaha Nahdlatul Ulama dan/atau atas
kerjasama dengan pihak lain.
Pasal 98
(1)
Kekayaan Nahdlatul Ulama dan pe- rangkat perkumpulannya berupa dana, harta
benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai
kekayaan Perkumpulan Nah- dlatul Ulama sesuai dengan standar akuntansi yang
berlaku umum.
(2) Perolehan, pengalihan, dan pengelo- laan
kekayaan serta penerimaan dan pengeluaran keuangan Nahdlatul Ula- ma diaudit
setiap tahun oleh akuntan publik.
(3) Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada
Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Majelis Wakil Ca-
bang, Lembaga, Badan Otonom dan/ atau Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama yang
dibentuk untuk melaku- kan penguasaan dan/atau pengelolaan kekayaan baik
berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak.
(4)
Segala kekayaan Nahdlatul Ulama baik yang dimiliki atau dikuasakan
secara langsung atau tidak langsung kepada Lembaga, Badan Khusus, Badan Oto-
nom, badan usaha atau perorangan yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan
kemanfaatan Nahdlatul Ulama dan/atau Perangkat Perkumpulannya.
(5)
Kekayaan Nahdlatul Ulama yang beru- pa harta benda yang bergerak
dan/atau harta benda yang tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak
kepemilikannya dan/atau menjaminkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(6) Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama tidak dapat mengalihkan harta benda berge- rak dan/atau harta benda
tidak berge- rak yang diperoleh atau yang dibeli oleh Perangkat Perkumpulan
Nahdlatul Ulama tanpa persetujuan pengurus perangkat perkumpulan yang bersang-
kutan.
(7) Apabila karena satu dan lain hal ter- jadi
pembubaran atau penghapusan Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka
seluruh harta bendanya menjadi milik Nahdlatul Ulama.
Pasal
99
(1) Uang pangkal dan uang i’anah syahri- yah yang
diterima dari anggota Nah- dlatul Ulama, digunakan untuk mem- biayai kegiatan
perkumpulan dan dimanfaatkan dengan perimbangan sebagai berikut:
a.
40% (empat puluh persen) untuk membiayai kegiatan anak ranting;
b.
20% (dua puluh persen) untuk membiayai kegiatan ranting;
c.
15% (lima belas persen) untuk membiayai kegiatan wakil cabang;
d.
10% (sepuluh persen) untuk mem- biayai kegiatan cabang/cabang is-
timewa;
e. 10% (sepuluh persen) untuk membiayai kegiatan
wilayah; dan
f. 5% (lima persen) untuk membiayai kegiatan
pusat.
(2) Uang dan barang yang berasal dari sumbangan dan
usaha-usaha lain di- pergunakan untuk kepentingan per- kumpulan.
(3)
Kekayaan perkumpulan yang berupa inventaris dan aset dipergunakan un-
tuk kepentingan perkumpulan.
Pasal 100
Ketentuan lebih lanjut
tentang keuangan dan kekayaan, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan
Nahdlatul Ulama.
BAB XXVI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 101
(1) Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan
membuat laporan pertang- gungjawaban secara tertulis di akhir masa khidmatnya
yang disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi pa- da tingkatannya.
(2)
Laporan pertanggungjawaban Peng- urus Nahdlatul Ulama memuat:
a.
capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh permu-
syawaratan tertinggi pada tingkat- annya;
b. pengembangan
kelembagaan per- kumpulan;
c. keuangan perkumpulan;
dan
d. inventaris dan aset perkumpulan.
Pasal
102
(1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama me- nyampaikan
laporan perkembangan perkumpulan secara berkala dalam Musyawarah Nasional Alim
Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja dan Rapat Pleno.
(2)
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan
secara berkala kepada:
a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
dan
b. Musyawarah Kerja Wilayah dan Rapat Pleno.
(3)
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama me- nyampaikan laporan perkembangan
perkumpulan secara berkala kepada:
a. Pengurus
Besar dan Pengurus Wi- layah Nahdlatul Ulama; dan
b.
Musyawarah Kerja Cabang dan Rapat Pleno.
(4) Majelis Wakil
Cabang Nahdlatul Ula- ma menyampaikan laporan perkem- bangan perkumpulan
secara berkala kepada:
a. Pengurus Wilayah dan Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama; dan
b. Musyawarah Kerja Wakil Cabang
dan Rapat Pleno.
(5) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama
menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:
a.
Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama;
b.
Musyawarah Kerja Ranting dan Rapat Pleno.
(6)
Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ula- ma menyampaikan laporan perkem-
bangan perkumpulan secara berkala kepada Rapat Anggota, Pengurus Ran- ting dan
Majelis Wakil Cabang Nah- dlatul Ulama.
Pasal 103
Pengurus
Lembaga dan Badan Otonom menyampaikan laporan pelaksanaan pro- gram setiap
akhir tahun kepada Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatan masing- masing.
Pasal
104
Ketentuan lebih lanjut tentang laporan pertanggungjawaban, akan
diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
BAB XXVII TATA URUTAN PERATURAN
Pasal 105
Tata urutan peraturan di lingkungan Nah- dlatul Ulama:
a.
Qonun Asasi;
b. Anggaran Dasar;
c.
Anggaran Rumah Tangga;
d. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul
Ulama;
e. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
f.
Peraturan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama;
g.
Peraturan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
h. Peraturan
Badan Otonom pada ma- sing-masing tingkatan; dan
i.
Ketentuan Lembaga.
BAB XXVIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 106
(1) Pengelolaan perkumpulan dapat dila- kukan
dengan memanfaatkan teknolo- gi informasi.
(2) Dalam situasi
tertentu, Perkumpulan Nahdlatul Ulama dapat memanfaat- kan teknologi informasi
untuk per- musyawaratan dan pengambilan kepu- tusan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah- dlatul
Ulama.
BAB XXIX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 107
(1) Segala sesuatu yang belum cukup di- atur
dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Per- aturan Pengurus Besar Nahdlatul Ula- ma
dan/atau Surat Keputusan Peng- urus Besar Nahdlatul Ulama.
(2)
Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam Muktamar.
(3)
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
