Tuesday, April 22, 2014

Hukum Pajak dalam Islam

Hukum Pajak dalam Islam

Hukum pajak dalam perspektif syariah (fiqh) Islam. Ulama klasik dan kontemporer berbeda pendapat dalam menyikapi hukum pajak. Apakah boleh (halal) atau haram. Dengan berbagai landasan hukum dalil Quran hadits yang mendasari masing-masing pendapat.

TANYA

Assalamu'alaikum...
Pak ustad saya ingin menanyakan bagaimana hukum pajak dalam sudut pandang islam.
Benarkah pajak haram? mohon penjelasannya.
Winda

Pertanyaan via komentar di Cara bertanya dan artikel lain lihat Konsultasi Agama Islam

PENTING: Dianjurkan agar pertanyaan diajukan melalui email ke alkhoirot@gmail.com dan info@alkhoirot.com. Pertanyaan via kotak komentar ada kemungkinan tidak terbaca karena tertutup komentar lain.

DAFTAR ISI
  1. Pendapat yang Mengharamkan Pajak
  2. Pendapat yang Menghalalkan Pajak
    1. Pendapat Ulama Klasik (Mutaqaddimin) tentang Pajak
    2. Pendapat Ulama Kontemporer (Muta'akhirin) tentang Pajak
  3. Apa itu Mukus dan Makis
  4. Kesimpulan Hukum Pajak dalam Islam
JAWAB

PENDAPAT YANG MENGHARAMKAN PAJAK

Kalangan ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram umumnya berdasarkan pada argumen berikut:
(a) Bahwa hak tanggungan satu-satunya terhadap harta adalah zakat. Setelah membayar zakat, maka bebaslah tanggungannya. Karena itu, ...
(b) Tidak boleh bagi penguasa untuk mengenakan atau membebankan tanggungan yang selain zakat seperti pajak, dan lain-lain.
(c) Islam menghormati, mengakui dan melindungi kepemilikan pribadi (al-milkiyyah al-syakhsyiyah الملكية الشخصية). Karena itu, haram mengambil harta seseorang--kecuali zakat--seperti haramnya darah mereka.
(d) Nabi mencela makis (ماكس) yaitu pemungut cukai/pajak jalanan. Kalangan ini menyamakan pajak sekarang dengan istilah mukus di era Nabi.

Ulama kontemporer yang mengharamkan pajak didominasi oleh tokoh ulama Wahabi. Berikut kutipan pendapat mereka:

1. Muhammad Nashiruddin Al-Albani menyatakan dalam Silsilatul Huda wan Nur demikian:

الضرائب هي مكوس ، وهي مما لا يجوز في الإسلام
Artinya: pajak itu tidak boleh dalam Islam.

2. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam Majmuatul Fatawa VIII/208 menyatakan: . . وأما الشيء الذي هو منكر ، كالضريبة
Artinya: Pajak itu adalah termasuk sesuatu yang munkar.

3. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan:

كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب، وهو محرم، ولا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق
Artinya: Segala harta yang diambil tanpa hak seperti pajak adalah haram. Tidak halal bagi manusia mengambil harta raudaranya dengan tanpa hak. (Liqa'il Bab al-Maftuh).

Dasar hukum:

1. Hadits لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ
Artinya: Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. (HR Ibnu Majah)

2. Hadits: لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ
Artinya: Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim) “ ( HR Abu Daud, hadits ini sahih menurut al-Hakim; dan dhaif menurut AlBani).

3. Hadits: إذا أديت زكاة مالك؛ فقد قضيت ما عليك
Artinya: Apabila kamu sudah menunaikan zakat, maka berarti sudah melaksanakan kewajibanmu (HR Ibnu Hibban).

4. Imam Adz-Dzahabi dalam Kitab Al-Kabair menganggap pemungut pajak/cukai pelaku dosa besar.
المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم؛ فإنه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه من لا يستحق
Artinya: pemungut pajak/cukai termasuk orang yang sangat dzalim. Karena ia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan memberikan pada yang tidak berhak.


PENDAPAT YANG MENGHALALKAN PAJAK

Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa pungutan pajak itu halal. Baik ulama mutaqaddimin (ulama klasik), maupun ulama muta'akhirin (kontemporer).

A. ULAMA KLASIK (MUTAQADDIMIN)

Madzhab Syafi'i: Imam Ghazali dalam kitab المستصفى من علم الأصول (I/426) menyatakan bahwa memungut uang selain zakat pada rakyat diperbolehkan apabila diperlukan dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan negara baik untuk perang atau lainnya. Akan tetapi kalau masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh.

Madzhab Hanafi: Muhammad Umaim Al-Barkati dalam kitab قواعد الفقه dan kitab حاشية رد المحتارmenyebut pajak dengan naibah (jamak, nawaib). Dia berpendapat bahwa naibah boleh kalau memang dibutuhkan untuk keperluan umum atau keperluan perang.

Madzhab Maliki: Al Qurtubi dalam kitab الجامع لأحكام القرآن (II/242) mengatakan bahwa ulama sepakat atas bolehnya menarik pungutan selain zakat apabila dibutuhkan. Berdasarkan Al Quran وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ (Al Baqarah 2:177).

Madzhab Hanbali: Ulama madzhab Hanbali juga membolehkan pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan al-kalf as-sulthaniyah ( الكلف السلطانية) . Bahkan mereka menganggapnya sebagai jihad dengan harta. Ibnu Taimiyah dalam الفتاوى menganggap pajak yang diambil dari orang kaya merupakan jihad harta. Ibnu menyatakan:

وإذا طلب منهم شيئًا يؤخذ على أموالهم ورءوسهم، مثل الكلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم، إما على عدد رءوسهم، أو على عدد دوابهم، أو على أكثر من الخراج الواجب بالشرع، أو تؤخذ منهم الكلف التي أحدثت في غير الأجناس الشرعية، كما يُوضع على المتابعين للطعام والثياب والدواب والفاكهة وغير ذلك، يُؤخذ منهم إذا باعوا، ويُؤخذ تارة من البائعين، وتارة من المشترين

B. ULAMA KONTEMPORER (MUTA'AKHIRIN)

Ulama fiqih kontemporer yang membolehkan pajak antara lain Rashid Ridha, Mahmud Syaltut, Abu Zahrah dan Yusuf Qardhawi dengan argumen sebagai berikut:

1. Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar (تفسير المنار) V/39 dalam menafsiri Quran surat An-Nisai 29 demikian:

ذلك بأن الإسلام يجعل مال كل فرد من أفراد المتبعين له مالا لأمته كلها، مع احترام الحيازة والملكية، وحفظ حقوقها؛ فهو يوجب على كل ذي مال كثير حقوقًا معينة لصالح العامة، كما يوجب عليه وعلى صاحب المال القليل حقوقًا أخرى لذوي الاضطرار من الأمة، ويحث فوق ذلك على البر والإحسان
Arti kesimpulan: ... adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya (dalam bentuk zakat) untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mereka mengeluarkan uang (di luar zakat) untuk kebaikan.

2. Yusuf Qardhawi (Qaradawi) dalam kitab Fiqhuz Zakah (II/1077) menyatakan

ومن الطبيعي جدًّا أن زيادة عدد السكان تحتاج إلى زيادة في الإنفاق، كل هذا يفتقر إلى مقادير كبيرة من المال، قد تعجز الدولة إيجاده وتوفيره ولا يكون سبيل إلى ذلك إلا بفرض الضرائب؛ وعندها تكون هذه الضرائب نوعًا من الجهاد بالمال، والمسلم مأمور بذلك؛ ليحمي دولته ويقوي أمته ويحمي دينه وماله وعرضه
Arti kesempulan: Negara terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya. Dan tidak ada jalan lain selain dengan mengumpulkan pajak. Dan itu termasuk jihad harta.

3. Mahmud Syaltut, mufti Al-Azhar Mesir dalam kitab Al-Fatawa al-Kubra (الفتاوى الكبرى) menyatakan bahwa

جاز له وقد يجب، أن يضع عليهم من الضرائب ما يحقق به تلك المصالح دون إرهاق أو إعنات
Artinya: ... boleh bagi hakim memungut pajak dari orang kaya untuk kemaslahatan dengan tanpa berlebihan.


4. Muhammad Abu Zahrah membolehkan pajak disamping zakat. Abu Zahrah lebih jauh menyatakan bahwa kalau pajak tidak terdapat pada era Nabi itu disebabkan karena pada masa itu solidaritas tolong menolong antar umat Islam dan semangat berinfak di luar zakat sangatlah tinggi. Dan persaudaraan yang terjalinantara kaum Anshar dan Muhajirin berhasil mempersempit jarak sosial dan ekonomi umat pada saat itu. Sehingga tidak diperlukan campur tangan negara.

APA ITU MUKUS DAN MAKIS

Secara etimologis, mukus bermakna pengurangan atau pendzaliman.

Dalam kitab Aunul Ma'bud, definisi mukus dan makis secara terminologis adalah:

الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار -ثم قال- وفي شرح السنة: صاحب المكس هو الذي يأخذ من التجار إذا مروا به مكسا باسم العشر
Artinya: Mukus adalah pajak atau pungutan (uang) yang diambil oleh makis (pemungut mukus atau kolektor retribusi) dari para pedagang yang lewat.

Menurut Imam Nawawi, mukus hukumnya haram.

Berdasar hadits sahih riwayat Muslim: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له
Arti kesimpulan: seorang perempuan pezina yang betul-betul bertobat itu lebih baik darilpada pemungut mukus.

Apakah pajak atau pungutan yang umum terjadi saat ini di Indonesia atau di negara lain termasuk mukus atau tidak? Menurut Yusuf Qardhawi, pajak yang sekarang berlaku bukan termasuk mukus. Al-Haitsami dalam مجمع الزوائد menyatakan bahwa makis atau orang yang melakukan mukus adalah:

يُحمل صاحب المكس على الموظف العامل الذي يجبي الزكاة فيظلم في عمله، ويتعدى على أرباب الأموال فيأخذ منهم ما ليس من حقه، أو يقل من المال الذي جمعه مما هو حق للفقراء وسائر المستحقين، وقد يدل لذلك ما جاء عن بعض الرواة من تفسير "العاشر" بالذي يأخذ الصدقة على غير حقها
Artinya: Pelaku mukus adalah (a) petugas yang mengumpulkan zakat dan menyelewengkannya yaitu dengan memungut uang melebihi hak pembayar zakat; atau (b) atau mengurangi uang yang semestinya jadi hak penerima zakat. (Al-Haitsami, Mu'jamuz Zawa'id, III/87).


KESIMPULAN HUKUM PAJAK DALAM ISLAM

Pajak hukumnya halal menurut pandangan mayoritas (jumhur) ulama. Baik ulama klasik maupun kontemporer. Adapun yang mengharamkan pajak umumnya didominasi ulama Wahabi dengan argumen bahwa pajak itu sama dengan mukus yang jelas dicela oleh Nabi. Namun, menurut jumhur ulama, pajak bukanlah mukus. Dan karena itu, haramnya mukus tidak bisa dijadikan dalil analogi (qiyas) dengan haramnya pajak yang berlaku saat ini.

Dapatkan buku-buku Islam karya A. Fatih Syuhud di sini.. Konsultasi agama, kirim via email: alkhoirot@gmail.com

15 komentar

Apakah pajak hari ini sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan ulama atas ? maka jawabannya adalah tidak, hal itu dengan beberapa sebab :

Pajak hari ini dikenakan juga pada barang dagangan dan barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari yang secara tidak langsung akan membebani rakyat kecil
Hasil pajak hari ini dipergunakan untuk hal-hal yang bukan termasuk kebutuhan darurat, tetapi justru malah digunakan untuk membiayai tempat-tempat maksiat dan rekreasi, pengembangan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sejenisnya, bahkan yang lebih ironisnya lagi sebagian besar pajak yang diambil dari rakyat itu hanya untuk dihambur-hamburkan saja, seperti untuk pembiayaan pemilu, pilkada, renovasi rumah DPR, pembelian mobil mewah untuk anggota dewan dan pejabat, dan lain-lainnya.
Pajak hari ini diwajibkan terus menerus secara mutlak dan tidak terbatas.
Pajak hari ini diwajibkan kepada rakyat, padahal zakat sendiri belum diterapkan secara serius.
Pajak yang diwajibkan hari ini belum dimusyawarahkan dengan para ulama dan tokoh masyarakat.
Pajak hari ini diwajibkan kepada rakyat kecil, padahal sumber-sumber pendapat Negara yang lain, seperti kekayaan alam tidak diolah dengan baik, bahkan malah diberikan kepada perusahan asing, yang sebenarnya kalau dikelola dengan baik, akan bisa mencukupi kebutuhan Negara dan rakyat.

sisttem negara yang kacau balau, terlalu menganut paham hedonisme, menindas rakyat demi kepentingan pribadi dan golongannya. Pajak telah manjadi lingkaran setan yang sulit (baca: mustahil) di jebol karena semua kita telah terlibat di dalamnya. Butuh keinginan kuat untuk merubahnya. Bayangkan, pulsa yang harganya 5000 rupiah saja harus kena pajak, ppn, mau makan di restoran, kita kena pajak. beras kena pajak, semua kena pajak....pajak pajak dan pajak...... Ya Allah ada apa dengan Indonesia.

This comment has been removed by the author.

lama-lama bernafas, melamun, melihat, berjalan juga akan dikenai pajak, parah...........

Yang membuat masyarakat malas bayar pajak karena aturan pajak yang abu-abu tidak jelas dan birokrasi laporan pajak yang membuat susah.

Sebenarnya Indonesia bisa bebas pajak, asal:
- Kekayaan alam memang benar-benar dikuasi negara dan digunakan untuk kemamkmuran rakyat sesuai pasal 33 UUUD 45. Jadi swasta atau asing hanya boleh dijadikan untuk membantu proses produksinya saja tapi hasilnya untuk negara.

- Untuk perusahaan yang ada di Indonesia. Daripada membuat sytem pajak lebih baik membuat system bagi hasil. Bagi hasil berbeda dengan pajak karena hanya keuntungan perusahaan saja yang dibagi. Kalau pajak kadang perusahaan merugi tetap harus bayar karena aturan pajak yang rumit dan terlalu banyak jenis pajaknya.

- Daripada membayar pajak, Setiap pekerja yang berpenghasilan diwajibkan membayar asuransi jaminan sosial. Ini lebih mudah karena tidak perlu laporan pajak dan lebih jelas peruntukkannya.

- Dibuat lembaga sumbangan negara yang bisa menampung dana dari rakyat yang secara sukarela mau menyumbang untuk negara. Rakyat yang menyumbang diberi semacam penghargaan.

- diizinkan tempat pelayanan masyarakat dan fsilitas rakyat seperti rumah sakit, sekolah, jalan raya menerima sponsor dari perusahaan dengan dibolehkannya emmasang ikaln di fasilitas tersebut.

dll dsb.. dicari saja hal yang kreatif untuk mencari uang selain dari pajak masih banyak... Lagipula kalau tidak ada pajak hidup akan semakin mudah. Perusahaan bisa berjalan dan makin banyak orang yang berwiraswasta.. Rakyat bisa lebih bahagia.

Pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.( Wikipedia.org )

Dalam ajaran Islam pajak sering diistilahkan dengan adh-Dharibah yang jama’nya adalah adh-Dharaib. Ulama – ulama dahulu menyebutnya juga dengan al Muks. Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-dharibah diantaranya adalah :

1/ al-Jizyah ( upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam )

2/al-Kharaj( pajak bumi yang dimiliki oleh Negara )

3/al-Usyr ( bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam )

Pendapat Ulama Tentang Pajak

Kalau kita perhatikan istilah-istilah di atas, kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapinya.

Pendapat Pertama : menyatakan pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda :

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

"Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. " ( HR Ibnu Majah, no 1779, di dalamnya ada rawi : Abu Hamzah ( Maimun ), menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho’if hadist, dan menurut Imam Bukhari : dia tidak cerdas )

Apalagi banyak dalil yang mengecam para pengambil pajak yang dhalim dan semena-mena, diantaranya adalah :

Pertama : Hadist Abdullah bin Buraidah dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina bahwasanya Rasulullah saw bersabda :

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

“ Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang penarik pajak, niscaya dosanya akan diampuni." ( HR Muslim, no: 3208 )

Kedua : Hadist Uqbah bin ‘Amir, berkata saya mendengar Rasulullah saw bersabda :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

“ Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak ( secara zhalim ) “ ( HR Abu Daud, no : 2548, hadist ini dishohihkan oleh Imam al Hakim ) .

Dari beberapa dalil di atas, banyak para ulama yang menyamakan pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara dhalim sebagai perbuatan dosa besar, seperti yang dinyatakan Imam Ibnu Hazmi di dalam Maratib al Ijma’ hlm : 141 :

“واتفقوا أن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق وعند أبواب المدن وما يؤخذ في الأسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق “

”Dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) di atas jalan-jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang (biasa) dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar, (hukumnya) haram dan fasik.”

, Imam Dzahabi di dalam bukunya Al-Kabair, Imam Ibnu Hajar al Haitami di dalam az- Zawajir ‘an iqtirafi al Kabair, Syekh Sidiq Hasan Khan di dalam ar-Rauda an-Nadiyah, Syek Syamsul al Haq Abadi di dalam Aun al-Ma’bud dan lain-lainnya

Pendapat Kedua : menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghozali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm.

Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais juga, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda :

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

"Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat." ( HR Tirmidzi, no: 595 dan Darimi, no : 1581, di dalamnya ada rawi : Abu Hamzah ( Maimun ), menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho’if hadist, dan menurut Imam Bukhari : dia tidak cerdas )

Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Para ulama yang membolehkan Pemerintahan Islam memungut pajak dari umat Islam, meletakkan beberapa syarat yang dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama : Negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh Negara musuh.

Kedua : Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak.

Ketiga : Harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendikiawan dan tokoh masyarakat.

Keempat: Pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari –orang kaya saja, dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu atau untuk kepenting an kampaye saja, apalagi tercemar unsur KKN atau korupsi.

Kelima : Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.

Keenam : Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja,

Ketujuh : Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesaj pada waktu itu saja.

Sebagian besar syarat-syarat tersebut teringkas dalam peristiwa yang terjadi pada zaman Imam Nawawi. Pada waktu itu terjadi penyerangan besar-besaran pasukan Tartar kepada wilayah-wilayah kaum muslimin, hampir semua wilayah kaum muslimin telah ditaklukan oleh pasukan Tatar.

Yang berkuasa di Syam waktu itu adalah Sultan Zhahir Baibas. Beliau mengajak para ulama untuk bermusyawarah dalam menghadapi pasukan Tatar, sedang kas yang ada di Baitul Maal tidak mencukupi untuk biaya perang. Akhirnya mereka menetapkan bahwa Negara akan memungut pajak kepada rakyat, terutama yang kaya untuk membantu biaya perang.

Ternyata Imam Nawawi tidak hadir dalam acara itu, sehingga menimbulkan tanda tanya bagi Sultan itu. Maka akhirnya Imam Nawawi dipanggil. Sultan berkata kepadanya “Berikan tanda tangan anda bersama para ulama lain”. Akan tetapi Imam Nawawi tidak bersedia. Sultan menanyakan kepada Imam Nawawi “ kenapa tuan menolak ?”

Imam Nawawi berkata : “Saya mengetahui bahwa Sultan dahulu adalah hamba sahaya dari Amir Banduqdar, anda tak mempunyai apa – apa, lalu Allah memberikan kekayaan dan dijadikannya Raja, saya dengar anda memiliki seribu orang hamba. Setiap hamba mempunyai pakaian kebesaran dari emas dan andapun mempunyai 200 orang jariah, setiap jariah mempunyai perhiasan. Apabila anda telah nafkahkan itu semua, dan hamba itu hanya memakai kain wol saja sebagai gantinya, demikian pula para jariah hanya memakai pakaian tanpa perhiasan, maka saya berfatwa boleh memungut biaya dari rakyat.

Mendengar pendapat Imam Nawawi ini, Sultan Zhahir pula sangat marah kepadanya dan berkata : “Keluarlah dari negeriku Damaskus”. Imam Nawawi menjawab, “Saya taat dan saya dengar perintah Sultan “, lalu pergilah ia ke kampung Nawa d8 daerah Syam. Para ahli fiqh berkata kepada Sultan, “ Beliau itu adalah ulama besar, ikutan kami dan sahabat kami “. Lalu Imam Nawawi diminta kembali ke Damaskus tetapi beliau menolak dan berkata : “ Saya tidak akan masuk Damaskus selagi Zhahir ada di sana”, kemudian setelah satu bulan Sultan pun mati. ( Imam Suyuti, Husnu al Muhadharah : 2/ 66-67 )

Apakah pajak hari ini sesuai dengan Islam ?

Apakah pajak hari ini sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan ulama atas ? maka jawabannya adalah tidak, hal itu dengan beberapa sebab :

1. Pajak hari ini dikenakan juga pada barang dagangan dan barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari yang secara tidak langsung akan membebani rakyat kecil

2. Hasil pajak hari ini dipergunakan untuk hal-hal yang bukan termasuk kebutuhan darurat, tetapi justru malah digunakan untuk membiayai tempat-tempat maksiat dan rekreasi, pengembangan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sejenisnya, bahkan yang lebih ironisnya lagi sebagian besar pajak yang diambil dari rakyat itu hanya untuk dihambur-hamburkan saja, seperti untuk pembiayaan pemilu, pilkada, renovasi rumah DPR, pembelian mobil mewah untuk anggota dewan dan pejabat, dan lain-lainnya.

3. Pajak hari ini diwajibkan terus menerus secara mutlak dan tidak terbatas.

4. Pajak hari ini diwajibkan kepada rakyat, padahal zakat sendiri belum diterapkan secara serius.

5. Pajak yang diwajibkan hari ini belum dimusyawarahkan dengan para ulama dan tokoh masyarakat.

6. Pajak hari ini diwajibkan kepada rakyat kecil, padahal sumber-sumber pendapat Negara yang lain, seperti kekayaan alam tidak diolah dengan baik, bahkan malah diberikan kepada perusahan asing, yang sebenarnya kalau dikelola dengan baik, akan bisa mencukupi kebutuhan Negara dan rakyat.

Perbedaan antara Zakat dan Pajak

Banyak kalangan yang menyamakan secara mutlak antara zakat dan pajak, padahal sebenarnya antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat menyolok, diantara perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama ( dari sisi nama ), zakat berarti : bersih, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedang pajak berarti : beban atu upeti yang harus dibayarkan.

Kedua ( dari sisi dasar hukum), zakat ditetapkan berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an dan hadist-hadits Rasulullah saw yang bersifat tegas dan qath'I, orang yang menolak untuk membayarkannya secara sengaja, wajib diperangi dan sebagian ulama menghukuminya dengan kafir. Sedang pajak ketetapannya bersifat ijtihad para ulama atau bahkan hanya keputusan dari para pejabat untuk kepentingan Negara atau untuk kepentingan mereka sendiri.

Ketiga ( dari sisi waktu ), zakat berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat, sehingga kewajibannya bersifat tetap dan terus-menerus. Sedang pajak ketetapannya bersifat sementara, tergantung kepada kebutuhan negara.

Keempat ( dari sisi obyek dan pemanfaatan ), zakat kadarnya baku dan tetap berdasarkan hadist-hadist shahih, dan obyeknya-pun tertentu, tidak semua barang wajib dizakati, serta pemanfaatan dan penggunaannya tidak boleh keluar dari delapan golongan yang ditetapkan di dalam Qs At Taubah, ayat: 60. Sedang pajak kadar dan aturan pemungutannya sangat tergantung kepada aturan yang ditetapkan oleh Negara. Hasil pajakpun bisa digunakan pada seluruh sektor kehidupan ini, bahkan pada hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum .

Kesimpulan Pajak ditanggapi dengan panjang dan gamblang oleh pembaca.... Mohon tanggapan atas sanggahan2 tersebut dari admin, bagi kami yang awam. Barakalloh...

Klo pajak itu haram dibayarkan?
1. terus bagaimana dalam mengelolah bangsa ini klo bukan dari pajak ?
2. klo pajak itu di gunakan untuk hal-hal yg tidak semestinya, yg pada hakikatnya pajak itu di gunakan untuk kepentingan suatu negara, apa itu bisa dikatakan haram. saya ambil contoh: apabila suatu negara tidak mewajibkan seseorang memakai jilbab, ( contoh negara ini ) terus membuat kaum muslim tergoda dengan seorang wanita yg berbaju ketat, apa gak salah yg tergoda kenapa bisa tergoda dimana dan sampai dimana kadar keimanan orang yg tergoda. dosa urusan pribadi dan imanpun karena allah bukan karena orang berbaju ketat.

klo menurut saya pajak itu kewajiban yg harus dibayarkan dari nilai lebih keuntungan yg didapatkan karena di gunakan untuk kepentingan suatu negara. hajat hidup orang banyak.

Assalamualaikum wr.wb
Perkenalkan nama saya Sarah Meilita (18) asal dari Solo, disini saya mau bertanya mengenai salah satu sumber Hukum Islam yaitu Ijtihad. Ijtihad terdiri dari berbagai macam, seperti Qiyas, Urf, Istishab dan lain-lain. Pertanyaan saya, seperti yang kita tahu bahwa Qiyas secara etimologis berarti menyamakan atau bisa disebut dengan analogi, nah Mengapa Hukum Islam memperbolehkan adanya Qiyas (analogi), sedangkan pada hukum pidana analogi itu tidak dapat digunakan karena adanya asas legalitas? alasannya apa ya?
Terimakasih :)

Saya tertarik dengan tulisan anda. Saya juga mempunyai tulisan yang sejenis yang bisa anda kunjungi di sini

Saya tertarik dengan tulisan anda mengenai perpajakan, perpajakan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan negara ini.
Negara yang maju dapat dilihat dari sitem perpajakan di negaranya.
Saya juga mempunyai link perpajakan yang mungkin dapat bermanfaat, silahkan kunjungi Komunitas Pajak Universitas Gunadarma

1. Kirim konsultasi Agama ke alkhoirot@gmail.com atau info@alhoirot.net Cara Konsultasi lihat di sini!
2. Konsultasi hukum waris Islam, lihat caranya di sini
3. Konsultasi melalui kotak komentar tidak akan dilayani.

EmoticonEmoticon